TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan alasannya menghidupkan kembali jabatan wakil panglima TNI. "Ini kan mengelola sebuah manajemen besar. Coba berapa TNI kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 8 November 2019.
Jokowi mengatakan, lembaga seperti Polri dan Kejaksaaan saja memiliki kepala dan wakil kepala. "Di BIN (Badan Intelijen Negara) ada Kabin dan Wakabin, iya kan?"
Menurut Jokowi, menghidupkan kembali jabatan wakil panglima TNI merupakan usulan lama. Hanya pengisian jabatan itu yang belum terealisasi. Ia mengatakan, bisa saja wakil panglima TNI baru diisi pekan depan atau tahun depan.
Untuk mekanisme penunjukkan wakil panglima TNI, Jokowi menyebut akan ditentukan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun, kata dia, hingga kini belum ada nama-nama calon wakil panglima. "Saya sampaikan belum."
Jokowi sebelumnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres tersebut mengatur keberadaan Wakil Panglima TNI seperti tertuang dalam Pasal 13 ayat (1). Berdasarkan perpres ini, jabatan wakil panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat jenderal atau bintang empat.
Secara garis besar, wakil panglima TNI berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada panglima TNI, dan menjadi koordinator pembinaan kekuatan TNI dalam rangka mewujudukan dan meningkatkan interoperabilitas Tri Matra Terpadu.
Keberadaan wakil panglima nantinya dapat membantu pelaksanaan tugas harian panglima, memberikan saran, dan membangun hingga membina kekuatan TNI.
